Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pasal Ganjil dalam RUU KUHAP

Isnur juga menyoroti Pasal 134C dan 135B dalam RKUHAP yang dinilainya belum sejalan dengan ketentuan dalam UU TPKS, UU PDKRT, dan UU Peradilan Anak. Ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap peran pendamping non-advokat seperti paralegal, pendamping sosial, dan psikologis. “Jadi kemajuan yang kita capai dalam undang-undang lainnya, saya kira ini penting untuk diseleraskan,” ujar Isnur.

1. Homepage
2. Local
3. Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pasal Ganjil dalam RUU KUHAP