ANGGOTA Komisi II DPR Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah. Dia mengatakan Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan hal itu merespons sengketa kepemilikan pulau antarwilayah yang kembali muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
“Penyelesaian sengketa pulau Aceh dan Sumatera Utara memang patut diapresiasi, tetapi jangan sampai kita lengah. Faktanya, masih ada potensi sengketa wilayah lain yang belum tersentuh,”...