TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti video dukungan warga Jakarta Barat terhadap pengesahan revisi UU TNI atau Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dengan imbalan bingkisan. Perwakilan Koalisi, Muhammad Isnur, mengatakan cara itu kerap ditempuh rezim pemerintahan yang otoriter untuk melegitimasi kesalahan dan menarik simpati publik.
"Ini upaya lama untuk mendiskreditkan gerakan masyarakat sipil yang organik," kata Isnur saat dihububungi, Ahad, 30 Maret 2025.
Isnur juga menilai cara itu merupakan eksploitasi terhadap warga untuk memperoleh dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. "Ini jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga yang diminta menandatangani banner dukungan UU TNI," ujar dia.
Unggahan video berdurasi 52 detik yang memperlihatkan warga di Jakarta Barat mengantre untuk memperoleh bingkisan sepe...